Pp no 1 tahun 2014 minerba pdf

Pemerintah akhirnya menerbitkan revisi peraturan pemerintah pp no. Pasal 18 ayat 4, pasal 20, pasal 21, dan 22d ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Undangundang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 4, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4959. Nom or 1 tahun 2014 tentang peru bahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara menimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, a. Tentu aturan baru ini akan mempengaruhi banyak perusahaan mineral dan batubara, termasuk pt freeport. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 pusat data. Peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas. Batubara lembaran negara republik indonesia tahun 2014. Rencana induk tik kajian rencana induk tik kesdm 20172021. Selesai des 2014 minerba one map indonesia sisteminformasi perpajakandjp data iup. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 263, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5597, diubah sebagai berikut.

Peraturan itu merupakan tindaklanjut dan peraturan pelaksanaan undangundang nomor 4 tahun. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 4, tambahan lembaran negara. Republik indonesia tahun 2014 nomor 1, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5489. Bahwa dalam rangka meningkatkan manfaat mineral bagi rakyat dan untuk. Previous post kirim laporan triwulan 2 2015 next post surat edaran laporan triwulan i 2018. Lembaran negara republik indonesia nomor 5111 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2014. Pada hari rabu, 11 januari 2017, presiden republik indonesia bapak joko widodo telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Selain sebagaimana tersebut di atas, perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2014 tentang.

Februari mulut tambang, melibatkan tentang prinsip perubahan. Kementerian esdm mengklaim aturan mengenai hilirisasi tambang yang terdapat dalam pp nomor 1 tahun 2017 akan dapat mengembalikan kedaulatan ri ansor sambut positif pp minerba gerakan pemuda ansor menyambut baik terbitnya peraturan pemerintah no 1 2017 yang mengatur ulang kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Presiden indonesia peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 23. Untuk kontrak karya mineral tarif pembayaran royalti disesuaikan dengan pp no 9 tahun 2012 berubah dari tembaga 3,75%. Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010. Dengan diterapkannya pp ini, semua pemegang kontrak karya dan iupk dan sebagainya itu wajib tunduk kepada undangundang nomor 4 tahun 2009 tentang minerba yang wajib itu melakukan divestasi saham sampai 51% sejak masa produksi, kata jonan di jakarta, kamis 12 1. Dalam kerangka acuan pemerintah terkait dengan renegosiasi, setidaknya. Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2014 perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2014 ini menegaskan, pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud pasal 170 undangundang nomor 4 tahun 2009wajib melakukan pemurnian.

Peraturan pemerintah pp tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Abstrak sistem perjanjian kontrak karya kk pada pertambangan mineral dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pkp2b serta kuasa pertambangan kp pada pertambangan batubara, yang diatur dalam undangundang no. Peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 263, tambahan lernbaran negara republik indonesia nomor 5597, diubah sebagai berikut. Pada 11 januari 2014, pemerintah mengeluarkan dua beleid sekaligus, yaitu pp no. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 pelaksanaan undangundang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ruang lingkup smkp meliputi beberapa aspek, yaitu kebijakan, perencanaan, organisasi dan personil, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut, dokumentasi, serta tinjauan manajemen. Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Sisteminimerupakanbasis data seluruhwilayahpertambanganyang adadi. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pp 12017 dan permen esdm tentang izin ekspor mineral.

Minerbapadaawaltahun2011sesuai amanat permen esdm no. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan minerba yang telah melakukan tahap kegiatan operasi produksi, wajib melakukan pengutamaan kepentingan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, bunyi pasal 112 ayat 3 pp no. Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2014 pusat data. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Kewajiban divestasi setelah 5 lima tahun operasi produksi sebagaimana tercantum pada pasal 112 ayat 1 uu no. Peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 263, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5597, diubah sebagai berikut. Menteri energi sumber daya mineral esdm ignasius jonan dalam jumpa pers di kantor kementerian esdm jakarta kamis 12 1 mengatakan pp baru ini tetap konsisten menjalankan undangundang no.

Kami memasang iklan pada konten yang anda ingin jelajahi. Ketiga atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha. Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 20, pasal 22d ayat 1, pasal 25a, dan pasal 33 ayat 3 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Royalti nickel matte dari semula 0,9% menjadi 2% dan logam nikel dari semula 0,7% menjadi 1,5%, tarif. Undangundang tentang perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, standardisasi, perdagangan melalui sistem elektronik, pelindungan dan pengamanan perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan ekspor, kerja sama perdagangan. Undangundang no 7 tahun 2014 tentang perdagangan jdih. Undangundang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara lembaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 45, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5282.